• FERI SETIAWAN SAMAD, S.H., M.HSEKRETARIS JENDERAL

• PROF. HIKMAHANTO JUWANA, SH. LL.M, PH.DKETUA UMUM

• PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, SHKETUA DEWAN PEMBINA

============================================= Berita ISHI ====================================

Prof. Hikmahanto Juwana Resmi Mendaftar Sebagai Calon Rektor UI 06/09/2012 Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D resmi mendaftar sebagai calon Rektor UI periode 2012-2017. Guru Besar Hukum Internasional UI yang juga Mantan Dekan [ ... ]	Dr. Binsar Gultom Persiapkan DPD ISHI Bengkulu 06/09/2012 DPP ISHI telah menugaskan Dr. Binsar Gultom, SH, SE, MH untuk mempersiapkan pembentukan DPD ISHI Bengkulu. Berdasarkan SK No. 64 tertanggal 31 Agustus 2012. Doktor Ilmu Hukum lulusan Universias Sumate [ ... ]
Ketua Dewan Pembina ISHI Prof. Jimly Asshiddiqie dilantik sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 13/06/2012 Presiden SBY melantik anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Negara, Selasa (12/6). Pelantikan dengan pengambilan sumpah tujuh anggota DKPP ini tertuang dalam Keppres Nomor 5 [ ... ] + + +more	Dr. Idham Chalid Pimpin ISHI Sulteng 11/06/2012 Ketua Umum DPP ISHI telah menetapkan DR. Idham Chalid SH., MH sebagai Ketua DPD ISHI SULTENG. Surat Penetapan Ketum sudah ditandatangani demikian penjelasan Feri Samad Sekjen ISHI. Pak Idham itu tokoh [ ... ] + + +more
Kunjungan Kerja Sekjen Ke DPD ISHI Kalimatan Timur 25/04/2012 Samarinda, 25/4. Humas ISHI. Sekretaris Jenderal ISHI, Feri Samad melakukan konsolidasi ke beberapa DPD. Kesempatan pertama yang dikunjungi adalah Kalimantan Timur. Sekjen langsung di terima oleh Ket [ ... ] + + +more	ISHI Siapkan "Rumah Hukum" di Kabupaten/Kota 24/02/2012 Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Jawa Timur menyiapkan "rumah hukum" di 38 kabupaten/kota sebagai tempat masyarakat mengadukan persoalan hukum yang dialaminya. " [ ... ] + + +more
TERKAIT

• Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

  Oleh Binsar M Gultom Di banyak negara, termasuk Indonesia, sering terjadi kecenderungan adanya penolakan untuk menyelidiki atau mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sikap melindungi secara terang-terangan biasanya dilakukan oleh para penguasa yang warga negaranya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlindungan seperti itu tecermin dari kesengajaan untuk tak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, atau memberikan interpretasi (penafsiran) yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan itu.

  Read more...

• Tiga Alternatif Pemulangan Djoko Tjandra

  Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan ada tiga alternatif yang dapat digunakan untuk memulangkan Djoko Tjandra, buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Papua Niugini (PNG). "Upayanya sih ada tiga alternatif. Pertama, lobi ke pemerintah Papua Niugini dan bila perlu ditekan dengan ketergantungan PNG terhadap Indonesia," ujarnya Kamis (19/7/2012) malam. Upaya kedua, menurutnya adalah dengan memonitor pergerakan Djoko Tjandra ketika sedang keluar dari wilayah PNG. Pemerintah Indonesia bisa meminta ekstradisi dari negara yang disinggahi tersebut.

  Read more...

• Sumberdaya Alam dan Kerusakan Lingkungan Berkelanjutan

  Ibarat sebuah kapal, implementasi kebijakan pembangunan Indonesia saat ini, khususnya di bidang pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup, bagaikan kapal yang berlayar di tengah samudera luas yang mesinnya mati. Akibatnya, motor dan semua perangkat pengendali gerak kapal (buritan) dan pemandu arah kapal (navigator) tidak berfungsi. Gerak kapal sepenuhnya hanya bergantung pada gelombang dan angin yang menerpanya, sehingga kapal terombang-ambing kehilangan arah dan tujuannya. Jika gelombang besar datang menerpa, apalagi disertai hujan, angin dan badai sekaligus, hampir dapat dipastikan kapal akan segera “karam”, selanjutnya bisa terbalik dan tenggelam. Kapal beserta seluruh muatan dan penumpangnya berada dalam kondisi darurat (bahaya) serta perlu pertolongan segera, “S.O.S” (Safe Our Souls). Pertanyaannya sekarang, mungkinkah kondisi kapal yang demikian masih dapat diselamatkan? Jawabannya bisa ya bisa juga tidak.

  Read more...

TODAY 12 June 2012, At: 13.30 P.M.

i-Lecture With Dr. Qomaruddin, S.H., M.H. :“Konsep Badan Hukum Publik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Free)

PARA KETUA DPD

• KETUA DPD JAWA TENGAH Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

• Pjs. KETUA DPD JAMBI H. Kemas Arsyad Somad SH MH

• KETUA DPD KALIMANTAN TIMUR Prof. Dr. H. Sarosa Hamongpranoto, SH MHum

• Pjs. KETUA DPD BALI Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.

• Pjs. KETUA DPD SUMATERA BARAT Prof. Dr. Elwi Daniel, SH., MH

• KETUA DPD RIAU DR. Sudi Fahmi, SH., MHum

• Ketua DPD ISHI SULSEL Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH. MH

• Ketua DPD ISHI SULUT Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH

• Ketua DPD ISHI KALBAR Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si

• Ketua DPD ISHI SUMSEL Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, Ph.D

• Ketua DPD ISHI DIY Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH

• Ketua DPD ISHI SUMUT Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.

• Ketua DPD ISHI JABAR Prof. Dr. Toto T. Suriaatmadja, S.H., M.H

Mengapa KPK Periksa Saksi Kunci Simulator SIM di ITB? Sukotjo S Bambang hari ini dibawa ke ITB untuk diperiksa KPK. Lokasi pemeriksaan ini agak di luar kebiasaan, karena KPK sebelumnya selalu memilih tempat di kantor penegak hukum. Ada apa? Pernyataan Dahlan Soal 'Tukang Palak' Momentum Bagi DPR Bersih-bersih BK DPR hari ini memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pernyataannya soal anggota dewan yang memeras Kementerian BUMN. Pernyataan Dahlan itu dinilai menjadi momentum bagi DPR untuk bersih-bersih.

Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI). All rights reserved. The Indonesia Law Graduates Association